KLIPING INFLASI INDONESIA TAHUN 1998

BAB 1

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang masalah.

Bagi sebagian anggota masyarakat  kita, inflasi adalah sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Ketika kita kepasar dan merasakan perbedaan harga kemarin dan hari ini, maka kita mengalami inflas. Harga yang kita hadapi sekarang berbeda jauh dengan harga barabg dua puluh lima tahun yang lalu. Dengan demikian inflasi adalah suatu keadaan dimana harga cenderung naik secara terus menerus dan berlaku secara umum  yang akan mengakibatkan nilai uang turun.

Inflasi disebabkan karena bertambahnya jumlah uang yang beredar sehingga nilai uang turun dan harga menjadi naik. Inflasi yang terjadi tahun 1998 adalah inflasi yang paling parah dan besar yang terjadi di Indonesia. Karena pada saat itu terjadi krisis moneter dan nilai rupiah turun drastis dan dolar naik lebih dari100%. Yang menyebabkan pengusaha di Indonesia gulung tikar dan penganguran bertambah banyak. Kondisi waktu itu juga diperparah dengan adanya demonstrasi dan pergantian pemerintahan, bahkan sampai sekarang dampak dari adanya inflasi tahun 1998 masih bisa dirasakan dalam berbagai aspek ekonomi.

2.Masalah

Masalah yang akan dipaparkan dalam kliping ini sebagai berikut:

Ø      Kejadian-kejadian yang terjadi dan segala sesuatu tentang apa yang terjadi dalam inflasi tahun 1998.

Ø      Artikel-artikel dan fakta-fakta tentang inflasi 1998.

Ø      Dampak atau akibat adanya inflasi tahun 1998.

3.Tujuan Penyusunan

 Kliping ini disusun untuk memaparkan segala sesuatu tentang inflasi 1998, agar kita bisa mempelajari dan supaya tidak terjadi inflasi seperti tahun1998.Untuk lebih memahami dan mengerti apa itu inflasi sehingga kita lebih bisa menerapkanya dalam kehidupan nyata supaya tidak kaget nantinya apabila kita mengalaminya secara langsung.

BAB 2

INFLASI TAHUN 1998

Month	Food	Prepared Food, Beverages and Tobacco Products	Housing	Clothing	Health	Education, Recreation and Sports	Transporta- tion and Commu- nication	General
April	8.79	15.75	1.96	5.08	0.36	0.27	2.72	6.96
M e i	5.09	3.32	4.31	10.24	3.42	0.00	26.68	4.70
J u n i	8.18	1.02	1.10	9.21	0.26	7.33	-4.54	4.19
J u l i	10.08	9.07	5.81	8.02	14.79	0.97	0.26	7.67
Agustus	8.91	6.67	2.53	-3.66	4.16	4.65	1.98	5.19
September	9.80	3.39	1.96	-0.96	1.38	0.57	0.95	4.83
Oktober	-4.54	0.36	-0.22	4.54	0.46	0.00	0.19	-1.41
November	2.33	0.97	-0.01	0.02	1.07	0.00	-0.13	1.12
Desember	3.63	-0.45	-0.81	0.88	0.00	0.32	0.00	1.34

 

 JAKARTA (Media): Krisis ekonomi saat ini akan mendorong naiknya
   tingkat pengangguran nyata menjadi 10% dan pengangguran terselubung
   menjadi 70%. Bahkan tahun depan diperkirakan terjadi stagnasi ekonomi
   disertai inflasi tinggi sehingga mereka yang tidak mendapatkan
   lapangan kerja makin membengkak.
   
   Pengamat ekonomi Didin S Damanhuri mengatakan krisis moneter saat ini
   telah berkembang menjadi krisis ekonomi sehingga dapat dipastikan akan
   menyebabkan banyak sektor yang akan mengurangi produksi bahkan
   berhenti sama sekali.
   
   "Tanda-tanda terjadinya krisis ekonomi sudah semakin tampak dan tak
   bisa dibantah lagi saat ini. Hal itu akan menyebabkan tingkat
   pengangguran akan meningkat," ujar Didin saat menjadi pembicara pada
   acara Seri Dialog Pembangunan CIDES di Jakarta, kemarin.
       Dalam perkiraan dosen IPB itu tingkat pengangguran nyata tahun ini
   akan menjadi 10% dari angkatan kerja, sedangkan pengangguran
   terselubung menjadi 70% dari angkatan kerja. Pada 1970, tingkat
   pengangguran terselubung mencapai 30 %. Dan pada tahun 1980 menjadi
   40%.

   Menurut Didin, selama ini Indonesia terkenal dengan open unemployment
   yang rendah yaitu antara 2% hingga 3% dari angkatan kerja. "Namun
   sebagai akibat dari krisis moneter yang menjalar ke sektor ril akan
   meningkatkan tingkat pengangguran nyata hingga 10%. "
   
   Hingga saat ini, tercatat 16.000 hingga 19.000 orang yang kehilangan
   pekerjaan. Namun, data dari sektor properti menyebutkan bahwa
   setidaknya 40.000 orang telah dirumahkan karena tidak ada proyek.
   
   Disinggung dampak kondisi ini terhadap kebutuhan masyarakat dalam
   menghadapi akhir tahun, puasa, lebaran, hari raya agama lainnya, Didin
   mengatakan masyarakat terpaksa mengencangkan ikat pinggang.
   "Masyarakat mungkin saja tidak menerima hal-hal (tunjangan--red) yang
   biasa diperoleh dalam keadaan ekonomi normal," katanya.
   
   Prediksi Didin itu diakui oleh pengusahan nasional Iman Taufik.
   Menurut pengurus Kadin Indonesia itu pemutusan hubungan kerja (PHK)
   secara masal besar kemungkinan tak terhindarkan. "Sebab tanda-tanda
   tentang hal itu kini sudah tampak dan mulai dirasakan oleh beberapa
   sektor usaha," ujarnya.
   
   Oleh sebab itu, menurut Iman Taufik, baik pemerintah maupun dunia
   usaha sendiri saat ini harus segera mengambil langkah-langkah
   penyelamatan terhadap kemungkinan terjadinya PHK ini. "Berdayakan
   semua potensi yang ada di dalam bangsa Indoensia ini," tegas Iman.
   
   Menurutnya untuk itu potensi-potensi perekonomian yang ada di
   daerah-daerah perlu cepat diberdayakan. "Hapus semua pungutan maupun
   tata niaga yang selama ini justru semakin banyak terjadi di
   daerah-daerah." ujar Iman. Selain itu, pengusaha daerah memang perlu
   diberikan prioritas terhadap aktivitas ekonomi atau bisnis yang
   berlangsung di daerahnya.
   
   Stagflasi pada tahun 1998
   Kondisi yang akan dialami masyarakat ini disebutnya stagflasi, yakni
   stagnasi yang dikuti inflasi. Didin memperkirakan inflasi akan
   mencapai 10%. Padahal sebelumnya sudah 7%. "Kalau ini dibiarkan maka
   bukan tak mungkin akan resesi," katanya.
   
   Kesulitan tidak hanya dialami pegawai swasta. Saat ini menurut Didin,
   pegawai negeri juga sudah merasa kesulitan. "Diperkirakan daya beli
   mereka juga akan turun 10% hingga 15%," katanya. Selain itu ada
   kemungkinan mereka tidak akan mengalami kenaikan gaji.
   
   Econit Advisory Group juga memperkirakan tahun depan akan terjadi
   stagflasi. "Tahun 1998 akan terjadi stagflasi, pertumbuhan ekonomi
   stagnan dan inflasi meningkat," ujar Direktur Econit Rizal Ramli di
   Jakarta kemarin.
   
      Dengan asumsi tersebut, Econit menyebut tahun 1998 sebagai 'tahun
   koreksi'. Diperkirakan akan terjadi berbagai koreksi pada level makro
   maupun mikro ekonomi sebagai dampak akumulasi misjudgements
       dan policy-errors
       dalam bidang makro dan mikro ekonomi selama ini.
   
 .      Rizal meramalkan ekonomi Indonesia akan mulai pulih kembali pada akhir
   tahun 1998. Sedang masalah krisis moneter dan likuiditas ketat yang
   terjadi sejak awal Agustus 1997 diperkirakan masih akan berlanjut
   paling tidak sampai dengan akhir November 1997.
   
   Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 1998 juga akan diwarnai oleh
   perkembangan politik yang lebih dinamis, yang akan menentukan iklim
   usaha dan lingkungan kebijakan. Perkembangan politis tersebut akan
   semakin meningkat menjelang dan setelah Sidang Umum MPR tahun 1988.
   
   Pergantian kabinet di awal tahun 1998 akan memiliki dampak terhadap
   kemungkinan terjadinya perubahan iklim usaha dan lingkungan kebijakan.
   Secara umum, dapat diperkirakan bahwa kabinet baru akan memerlukan
   waktu penyesuaian untuk mempelajari masalah dan solusi yang diperlukan
   dalam bidang masing-masing. (IR/EW/Hru/U-3)

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1998

Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.

Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban         huang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH

Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000,- dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Faktor non-ekonomi ini diperkirakan tetap berpengaruh besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan mendatang. (grafik 2

Upaya untuk menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang mencerminkan kekuatan perekonomian Indonesia merupakan salah satu sasaran strategi pemerintah yang ditegaskan kembali dalam Memorandum Tambahan bulan April 1998. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pengetatan jumlah uang beredar. Melalui upaya ini juga diharapkan inflasi akan turun.

PERKEMBANGAN MONETER

Pertumbuhan tahunan likuiditas perekonomian (M2) dalam triwulan pertama tahun 1998 mencapai rata-rata di atas 50 persen. Interpretasi kenaikan likuiditas ini harus dilakukan dengan cermat karena tidak mencerminkan adanya kondisi ekonomi yang sedang melesu. Jika diamati komponen deposito berjangka dalam dollar yang cenderung menurun sejak bulan Agustus 1997, maka merosotnya nilai tukar Rupiah menjadi faktor utama kenaikan likuiditas perekonomian. (grafik 3)
Lonjakan likuiditas perekonomian dalam situasi sektor riil yang lesu menyebabkan dorongan inflasi semakin kuat. Hal ini tercermin dari kenaikan inflasi yang mencapai 33,09 persen dalam periode Januari - April 1998. Dalam rangka menekan inflasi selama tahun 1998, Bank Indonesia telah menyusun program keuangan. Pertumbuhan likuiditas perekonomian direncanakan 16 persen dalam tahun 1998. Target ini akan dicapai melalui pengendalian uang primer (M0), daripada dengan cara membatasi pemberian kredit.

Pengendalian uang primer antara lain dilakukan dengan cara mengaktifkan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Suku bunga SBI dipertahankan pada tingkat yang relatif tinggi di atas 20 persen sejak bulan Januari 1998. Suku bunga SBI kemudian ditingkatkan lagi pada tanggal 23 Maret 1998, misalnya SBI 1 bulan dari 22 persen menjadi 45 persen (dengan tingkat bunga efektif tahunan sebesar 55 persen). Pada giliran selanjutnya dengan suku bunga perbankan yang tinggi diharapkan dapat menahan kecenderungan meningkatnya aliran modal keluar.

intervensi Selain itu pengendalian uang primer dilakukan dengan mengelola secara berhati-hati aset domestik. Dalam triwulan pertama tahun 1998 uang primer bertambah sekitar Rp 13 triliun. Efek ekspansi terutama berasal dari revaluasi aset luar negeri dan tagihan kepada bank umum. Sedangkan efek kontraksi ditimbulkan melalui operasi pasar terbuka.

Intervensi terhadap pasar valuta asing juga akan dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar. Skala tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa jumlah cadangan devisa harus berada diatas sasaran bulanan maupun triwulanan. Pada akhir bulan April 1998 posisi cadangan devisa luar negeri bersih Bank Indonesia mencapai 14,3 miliar dollar AS yang berarti meningkat dibanding dengan posisi akhir Maret 1998 sebesar 13,2 miliar dollar AS.

	Maret	April	Mei 1)
Uang primer	59.413	61.489	70.262
- uang kartal	45.096	44.820	46.579
- deposit bank di BI	13.270	15.749	22.736
Cadangan devisa bersih di BI *	92.256	100.165	102.841
Aktiva domestik bersih	-30.471	-37.702	-32.579
- tagihan pada pemerintah	-27.065	-27.624	-37.817
- tagihan pada BPPN	87.044	101.826	102.550
- kredit likuiditas	26.228	26.992	17.900
Pada BULOG	15.155	15.598	6.403
- operasi pasar terbuka	-30.151	-45.302	-43.261

Tabel 2
Perkembangan Besaran Moneter, Maret 1998 - Mei 1998 (miliar Rp.)
* dengan kurs tetap Rp 7.000 per dollar AS
1) pada akhir minggu ketiga
Sumber : Bank Indonesia

Penetapan sasaran cadangan devisa merupakan salah satu butir kesepakatan dalam Memorandum Tambahan antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Cadangan luar negeri bersih Bank Indonesia bersama-sama dengan aktiva domestik bersih disepakati menjadi indikator kinerja di bidang moneter.

Selain kedua indikator tersebut di atas, tagihan pada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) juga merupakan indikator kinerja yang berkaitan dengan kondisi kesehatan perbankan. Tagihan pada BPPN cenderung meningkat sejak akhir bulan Maret 1998, yaitu dari posisi Rp 87,0 triliun menjadi Rp 102,6 triliun pada minggu ketiga bulan Mei 1998. Hal ini menunjukkan masih cukup besarnya bantuan likuiditas yang diperlukan oleh perbankan yang berada dalam pengawasan BPPN.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi dalam tahun 1998 diperkirakan akan mencapai tingkat yang tertinggi sejak tahun 1970. Perkiraan ini berdasarkan pencapaian inflasi sebesar 35,07 persen selama periode Januari - Mei 1998. Angka inflasi yang relatif tinggi tercatat sebesar 33,3 persen pada tahun 1974.

Berdasarkan tingkat inflasi dan bobotnya maka kelompok bahan makanan merupakan penyumbang inflasi terbesar selama lima bulan terakhir ini. Dalam kelompok ini tercatat beberapa jenis komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap inflasi, seperti bawang merah, tomat sayur, ikan segar, telur ayam ras, beras, dan minyak goreng. Namun demikian kenaikan harga dalam kelompok ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun.

Kenaikan harga yang terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi kasi sebesar 17,25 persen pada bulan Mei 1998 diperkirakan dapat mendorong laju inflasi yang relatif tinggi pada bulan mendatang. Kenaikan biaya transportasi ini merupakan akibat langsung dari kenaikan harga bahan bakar minyak. 

	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Umum	6,88	12,76	5,49	4,70	5,24
Bahan makanan	10,15	16,07	5,42	6,80	3,90
Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,14	15,95	7,15	7,68	4,00
Perumahan	3,64	10,03	3,50	2,29	4,14
Sandang	12,56	15,62	12,50	4,34	4,53
Kesehatan	8,79	19,93	4,63	5,29	2,40
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	3,72	8,42	2,18	1,50	1,41
Transportasi dan komunikasi	5,84	5,81	1,59	4,94	17,25

Tabel 3
Inflasi menurut kelompok barang tahun 1
Perkembangan Besaran Moneter,Maret 1998 - Mei 1998 (miliar Rp.)
catatan : perhitungan inflasi ini merupakan indeks harga gabungan 44 kota.
Sumber : Biro Pusat Statistik

PERKEMBANGAN KEUANGAN NEGARA

Kondisi keuangan negara juga terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi seperti yang tercermin dari realisasi APBN 1997/98. Realisasi penerimaan nonmigas sedikit lebih rendah dari yang direncanakan, karena tidak tercapainya sasaran penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk Penerimaan dari ketiga sumber tersebut merosot pada semester II.

Sementara itu pada sisi pengeluaran terjadi lonjakan realisasi sekitar Rp 22 triliun. Kenaikan sebesar Rp 10 triliun berasal dari meningkatnya pembayaran pokok dan bunga hutang luar negeri, belanja barang luar negeri, dan belanja lain-lain (subsidi bahan bakar minyak). Penyebab kenaikan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar 75 persen selama semester II tahun 1997/98.

Dengan perkembangan tersebut di atas, tabungan pemerintah tahun 1997/98 sedikit berkurang dari yang direncanakan, yaitu sekitar Rp 23,6 triliun. Dalam APBN 1998/99 tabungan pemerintah diharapkan mencapai Rp 17,1 triliun.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam tahun 1998 telah dipertimbangkan dalam APBN1998/99. Pada sisi penerimaan dalam negeri, pengaruh krisis ekonomi tercermin dari perkiraan menurunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Sumber penerimaan bukan pajak yaitu berupa penjualan saham BUMN sebesar Rp 14,3 triliun diharapkan mampu menutup kemungkinan penurunan penerimaan dari pajak. (gambar 4)

Pada sisi pengeluaran negara, beban pembayaran hutang luar negeri mencapai lebih dari sepertiga pengeluaran rutin dalam APBN 1998/99. Sebagai akibatnya terjadi pengurangan alokasi untuk pos yang lain. Pembayaran hutang dan pengeluaran rutin lainnya, yang sebagian besar merupakan subsidi BBM, diperkirakan realisasinya lebih besar dengan nilai tukar rupiah yang tetap merosot. Jika hal ini terjadi maka ak an lebih memperkecil tabungan pemerintah yang merupakan sumber pembiayaan rupiah. Untuk mengantisipasi hal ini maka diperlukan bantuan luar negeri berupa bantuan program yang memungkinkan penggunaannya dalam rupiah. Pada tahun anggaran 1998/99 diperoleh bantuan program sebesar Rp 8,5 triliun. Jenis bantuan ini terakhir diperoleh pemerintah pada tahun 1992/93. (gambar 5)

BAB 3

ANALISIS

INFLASI NASIONAL JANUARI-JUNI 1998

·         Salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi. Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peran kebijakan pemerintah, bahkan lebih luas lagi berkait dengan perilaku sektor moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

·         Inflasi bulanan dihitung berdasarkan perubahan indeks Harga Konsumen (HK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya. Dengan demikian apabila terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen, misalnya lebih kecil dari IHK bulan sebelumnya, maka inflasi bulan bersangkutan akan menjadi negatif.

·         Dalam penghitungan inflasi tahun 1998 terjadi perubahan metode khususnya "inflasi kumulatif" yang tidak lagi merupakan penjumlahan dari inflasi bulanan tetapi merupakan hasil bagi IHK bulan berjalan dengan IHK tahun/bulan dasar. Jadi laju inflasi kota Jakarta bulan Januari – Juni 1999 adalah persentase perubahan IHK bulan Juni 1999 terhadap IHK bulan Desember 1998.

·         Selama kurun waktu Januari-Juni 1998 (semester I) inflasi kota Jakarta mencapai angka sebesar 2,31 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi rasional yang tercatat sebesar 2,73 persen pada periode yang sama.

·         Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1998 yang tercatat sebesar 46,90 persen maka inflasi kota Jakarta semester I tahun 1999 sebesar 2,31 persen tampak sasngat kecil. Angka inipun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi tahun 1997 periode yang sama sebesar 2,69 persen.

Inflasi Kota Jakarta dan Nasional (Januari-Juni) 1997-1998 (%) gambar 1.

·         Jika diamati per-bulan, maka selama periode Januari – Juni 1998, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 1998 sebesar 2,77 persen. Tingginya inflasi pada bulan ini disamping bertepatan dengan bulan Puasa dan Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 19-20 Januari 1999, juga merupakan gerakan harga lanjutan yang telah terjadi pada tahun 1998. Laju inflasi pada bulan Desember 1998 masih tercatat 1,60 persen dinama 2 bulan sebelumnya (Okt – Nop 1998) terjadi deflasi.

·         Pada bulan Pebruari 1999 masih tetap terjadi inflasi sebesar 0,87 persen, walau lebih rendah dibanding bulan Januari. Kebijakan tata niaga dan distribusi Sembako pada awal tahun 1999 masih menghadapi kendala berarti. Memasuki bulan Maret, April, Mei, dan Juni 1999 terjadi deflasi secara berturut-turut. Hal ini dikondisikan oleh mulai menguatnya kurs rupiah di bawah nilai Rp. 10.000,- per dolar Amerika, bahkan kini dibawah Rp. 7.000,- per dolar, pengaruh, pengaruh internal seperti adanya panen raya di P. Jawa, Bali dan sentra-sentra produksi padi dan palawija di daerah lainnya. Deflasi dalam 4 bulan terakhir ini sebenarnya juga merupakan koreksi atas inflasi tinggi (hiper-inflasi) sepanjang tahun 1998.

Laju Inflasi Kota Jakarta dan Nasional (Januari-Juni 1998) gambar 2.

·         Selama kurun waktu Januari-Juni 1998, kelompok pengeluaran untuk sandang mencatat inflasi tertinggi yakni sebesar 4,45 persen diikuti kelompok pengeluaran untuk perumahan dan transportasi/komunikasi masing-masing 3,41 persen dan 3,39 persen. Kelompok pengeluaran untuk bahan makanan serta makanan jadi dan minumam masing-masing 0,78 persen dan 1,75 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran untuk kesehatan masih mencatat inflasi sebesar 2,15 persen, sementara laju inflasi terkecil selama periode tersebut di atas adalah kelompok pengeluaran untuk pendidikan dan rekreasi sebesar 1,01 persen.

·         Inflasi 7 Kelompok Pengeluaran Kota Jakarta dan Nasional (Januari-Juni 1998) gambar 3.

·         Inflasi kelompok pengeluaran sandang tertinggi terjadi pada bulan Januari 1998 sebesar 7,05 persen. Kelompok pengeluaran bahan makanan pun mencatat inflasi tertinggi pada bulan Januari 1999 yakni sebesar 7,52 persen. Kedua kelompok pengeluaran inipun mencatat inflasi tinggi pada bulan Desember 1998 yakni 3,49 persen dan 2,81 persen. Tingginya inflasi kedua kelompok ini pada dua bulan bersangkutan tampaknya didorong oleh budaya bangsa kita selama ini dalam menyambut Bulan Puasa, Hari Raya Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri.

Inflasi 5 Kota di Pulau Jawa Periode Januari- Juni 1998 (%) tabel 1.

Kota Januari Pebruari Maret April Mei Juni Januari-Juni 1998 Jakarta 2,77 0,87 -0,14 -0,51 -0,30 -0,37 2,31 Bandung 3,27 0,53 -0,16 -0,53 -0,37 -0,24 2,37 Semarang 3,34 0,38 -0,46 -0,50 -0,21 -0,24 2,27 Yogyakarta 2,46 0,31 0,28 -0,51 -0,14 -0,46 1,92 Surabaya 2,44 1,32 -0,38 -0,75 -0,59 -0,61 1,40 Indonesia 2,97 1,26 -0,18 -0,68 -0,28 -0,34 2,73

Sumber : BPS Jakarta

·         Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kota Jakarta sebagai Ibukota negara, yang menjadi pusat pemerintahan juga pusat perdagangan, mencatat inflasi tertinggi nomor 2 setelah kota Bandung di P. Jawa. Hal ini dapat dipahami mengingat sebagian besar konsumsi penduduk DKI Jakarta baik makanan maupun non makanan berasal dari luar DKI Jakarta.

Inflasi di 5 Kota (Januari-Juni 1998) gambar 3.

Tingkat Inflasi di DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran
Desember 1998 dan Januari- Juni 1999 tabel 2.

Kelompok Pengeluaran	Desember 1998	1999
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
Bahan Makanan	3,49	7.52	0.66	-2.70	-1.69	-1.37	-1.31
Makanan jadi, minuman, rokok/tembakau	1.38	0.10	2.46	-0.34	-0.34	-0.14	0.02
Perumahan	0.95	1.00	0.90	0.97	0.29	0.37	-0.15
Sandang	2.81	7.05	0.85	-0.02	-1.04	-1.20	-1.03
Kesehatan	0.27	0.00	-0.20	1.00	0.53	0.41	0.39
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0.11	0.00	0.00	0.01	0.00	0.48	0.52
Transportasi & Komunikasi	0.06	0.53	-0.24	2.99	-0.26	0.23	0.13
Umum	1.60	2.77	0.87	-0.14	-0.51	-0.30	-0.37

Inflasi lebih menimbulkan kerugain pada kelompok pendapatan rendah dan tetap dari pada kelompok pendapatan tingggi dan luwes. Pegawai Negeri (Sipil dan TNI) dan buruh/karyawan swasta penghasilan rendah serta para pengenyam gaji tetap lainnya sangat menderita, karena upah yang mereka terima telah menurun daya beli riilnya sebagai akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

·         Kelompok lain yang ikut menderita adalah para kreditur, investor dengan investasi berupa obligasi dari pinjaman jangka panjang berbunga tetap, apalagi untuk pinjaman dalam bentuk valuta asing.

·         Dampak positif yang menguntungkan selama inflasi tinggi adalah kelompok petani, golongan pengusaha, para debitur dan investor yang mempunyai investasi berupa saham.

·         Dalam jangka panjang, inflasi sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Sektor riil terhenti, berakibat meningkatnya pengangguran, menurunnya perdapatan, yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan masyarakat.

·         Sebagai ilustrasi, meningkatnya harga-harga hingga dua kali lipat pada tahun 1998 menyebabkan daya beli (perbandingan antara pendapatan seseorang dengan IHK dikali 100) masyarakat secara nasional turun sebesar 50 persen. pEnurunan daya beli tersebut meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

·         Dengan demikian, kebijakan menambah penghasilan PNS dan Pensiunan sebesar Rp. 155.250,- per – April 1999, itu hanya menutup sekitar 31 persen dari daya beli yang sudah turun tersebut diatas. Apabila pemerintah ingin menyeimbangkan kembali daya beli masyarakat (Purchasing Power Parity) maka besaran minimal kenaikan upah/gaji adalah 126 persen. Angka inipun agregat, karena apabila dilihat per-komoditi, kenaikan harga telah terjadi berkisar antara 200 hingga 400 persen.

·         Sebagai suatu indikator, inflasi juga bermanfaat dalam penetapan kebijakan standar upah dan gaji, baik bagi pemerintah maupun perusahaan.

ECONOMIC OUTLOOK :Tanda - tanda Krisis
1) Currency
USD - appreciates (July 1997 1 USD = Rp 2600)
IDR - depreciates
Awal dari krisis diawali oleh mata uang kita yang mengalami penurunan sehingga mencapai tertinggi pada bulan Juni 1998 1 USD = Rp 14900 yang dipicu oleh Social unrest yang terjadi pada 13 Mei 1998
2) Inflation
Harga - harga yang terus melambung menyebabkan angka inflasi pada tahun 1998 mencapai 77.63 % (Bisnis Indonesia). Harga bahan pokok yang tinggi menyebabkan rakyat kecil menderita menuntut Pres. Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan pimpinan tertinggi negara Indonesia kepada Bapak Habibie.
3) Interest Rate (Suku Bunga)
Interest Rate yang menrangkak naik dengan cepat yang disebabkan oleh pengetatan sistim moneter untuk meredam inflasi dan menahan spekulator untuk menyerbu rupiah tidak terhindarkan. Interest sempat menyentuh level 70 %. Hal ini ikut mematikan pergerakan sektor riil yang tidak dapat meminjam lagi. Perbankan juga mulai kena dampaknya dengan Negative Spread dan meningkatnya NPL
4) GDP
Akibat kumulative dari indikator - indikator ekonomi membuat GDP kita mengalami kontraksi hingga 13.7 % selama tahun 1998. Pembangunan terhenti dan ekonomi mati.
5) Current Account
Produksi barang - barang yang masih mengandalkan raw materials dari luar (impor) terkena dampaknya akibat apresiasi dari USD terhadap rupiah. Ini menyebabkan Revenue yang kita terima dari expor lebih kecil dari revenue yang kita harus bayar dari impor sehingga kita mengalami Current Account deficit.
6) Foreign Investment
Terjadinya Capital Flight dengan jumlah yang cukup besar akibat krisis kepercayaan yang terjadi pada negara kita ikut menyebabkan permintaan USD membesar dan membuat IDR tertekan.
7) Capital Market
Melambungnya Interest menyebabkan pasar modal tidak menarik lagi sehingga para fund manager menarik dananya dari pasar modal. IHSG terpuruk hingga ke level terendah 220 di bulan September 1998. Pasar menjadi sepi dan harga - harga menjadi sangat murah. Harga saham seperti Astra yang tadinya adalah saham Blue Chips menurun tajam sehingga mencapai Rp 45 perlembar dari Rp 6600 perlembar (Mei 1997).
 KRISIS REGIONAL
Krisis ini diawali dengan kejatuhan dari pada mata uang Baht Thailand yang diikuti oleh kejatuhan mata uang negara - negara Asia lainnya (Domino's effect).
Pasar Asia yang dulu adalah surga bagi pemodal untuk memperoleh gain yang tinggi ternyata tidak ditunjang oleh fundamental yang bagus. Saling keterkaitan di era globalisasi ini menyebabkan Contagion effect di Asia.
Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi krisis di Indonesia
Internally
Bank Rekapitalisasi
Untuk menyehatkan sektor perbankan yang lumpuh dimana negative spread dan NPL membengkak
Restrukturisasi Hutang Swasta
Untuk menggerakkan sektor riil yang macet akibat hutang yang membengkak
Externally
IMF Funding
Bantuan dari IMF yang mengucur ke Indonesia sangat membantu Indonesia dalam menerapkan kebijakan - kebijakan moneter. IMF juga memberikan akses ke dunia luar yang sulit untuk melihat jalannya perekonomian di Indonesia
Interest Rate Cut (The Fed)
Penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed membantu perekonomian negara yang dilanda krisis sehingga menahan pergerakan USD yang cenderung menguat
Hambatan pemulihan ekonomi
Externally
1. US Economy Slow Down
Tindakan The Fed yang menurunkan suku bunga AS sebesar 50 basis point dari 5 % menjadi 4.5 % ikut membantu pasar Asia yang terkena krisis untuk recover. Adanya indikasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya untuk menghindari "Bubble Economy" membuat concern para pelaku pasar.
2. Japan Recovery
Hampir 40 % dari creditor hutang luar negeri kita adalah bank - bank di Jepang sehingga jika ekonomi Jepang pulih kembali maka bargaining power kita untuk merestrukturisasi hutang dengan pihak Jepang akan lebih realistis.
Internally
- Bank Rekapitalisasi
Negative Spread dan NPL yang terus menggerogoti perbankan kita menyebabkan pemerintah harus mengumpulkan dana yang besar untuk membiayai rekapitalisasi sektor perbankan yang sangat diperlukan untuk menggerakkan lagi roda perekonomian kita.
- Hutang Swasta
Restrukturisasi hutang swasta juga sangat menentukan dalam perbaikan ekonomi untuk menggerakkan kembali sektor riil.
- Political Reform
Keadaan politik yang stabil adalah salah satu faktor yang sangat diharapkan oleh Investor untuk menanamkan modalnya kembali di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni telah berjalan dengan baik. Sekarang yang sedang diamati para Investor adalah bagaimana situasi politik pasca pemilu.
- Corporate Governance
Adanya perubahan yang mendasar pada sektor korporasi kita akan sangat membantu untuk meyakinkan Investor bahwa keadaan berinvestasi di Indonesia tidak akan merugikan mereka.

BAB 4

PENUTUP

1.KESIMPULAN

Setelah selesai kami membuat kliping ini, maka kami dapat mengambil  kesimpulan tentang inflasi tahun 1998 sebagai berikut:

1)      Pada tahun 1998 merupakan tingkat inflasi yang tertinggi sejak tahun 1970, pengangguran nyata menjadi 10 %.

2)      Nilai tukar rupiah mencapai sekitar Rp 14.900,00 merosot tajam menyebabkan ekonomi indonesia turun menjadi 2,45% dan 1,37% dan menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

3)      Terjadi berbagai koreksi pada level makro maupun mikro ekonomi menyebabkan dampak akumulasi misjudgemet dan policy eror dalam bidang makro maupum mikro ekonomi selama ini.

2. SARAN-SARAN

Beberapa kesimpulan telah kami kemukakan dan demi kepentingan ekonomi bersama agar tidak terjadi inflasi secara terus menerus maka penyusun ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1.      Masyarakat hendaknya semakin menyukai dan memakai produk dalam negeri agar nilai rupiah tetap terjaga dan tidak semakin turun.

2.      Para peggawai hendaknya jangan suka brrdemonstrasi utuk meminta kenaikan gaji karena hai ini dapat menyebabkan inflasi dan akhirnya harga-harga semakin naik.

3.      Pemerintah hendaknya memberikan ketentuan yang tegas mengenai harga-harga,melakukan pengamanan harga dengan cara menetapkan harga minimim dan harga maksimum.

4.      Pemerintah harus konsisten dan tegas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakanya mengenai cara megatasi inflasi baik kebijakan moneter maupun non moneter.

3. KATA PENUTUP

          Penyusun memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan kliping ini.penyusun menyadari bahwa dalam membuat kliping banyak terdapat kekurangan. Kiranya pembaca mau memberikan kritik dan saran kepada kami. Akhirnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan kliping ini dengan baik dan benar