INFLASI INDONESIA TAHUN 2001

Mei 2001 Inflasi Mencapai 1,13 persen         
01 Juni 2001

TEMPO Interaktif, Jakarta:Inflasi terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. 42 dari 43 kota di Indonesia pada bulan Mei 2001 mengalami inflasi. Dengan inflasi tertinggi terjadi di Palu sebesar 6,36 persen dan terendah di Pontianak sebesar 0,18 persen. Secara keseluruhan inflasi bulan Mei 2001 sebesar 1,13 persen. Sedangkan deflasi hanya terjadi di Jayapura yaitu sebesar –0,05 persen. “Laju inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2001 sebesar 3,73 persen, sedangkan inflasi year on year (Mei2001 terhadap Mei 2000) sebesar 10.82 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik, Soedarti Surbakti dalam pengumuman resminya di Gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Jum’at (01/06) siang.

Inflasi, kata Soedarti, terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa. Harga kelompok bahan makanan naik sebesar 1,5 persen. Rinciannya, harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,99 persen. Harga kelompok perumahan naik 0,81 persen; harga kelompok sandang 1,97 persen; harga kelompok kesehatan 1,04 persen; harga kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,24 persen dan harga kelompok transport dan komunikasi 0,69 persen.

Pada kelompok bahan makanan pada bulan Mei 2001 ini terjadi kenaikan indeks dari 262,89 pada bulan April 2001 menjadi 266,84. Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau kenaikan indeks terjadi dari 252,77 pada April 2001 jadi 255,28 pada bulan Mei. Kelompok perumahan mengalami kenaikan indeks dari 190,09 pada bulan April 2001 menjadi 191,63. Pada kelompok sandang terjadi kenaikan dari 264,85 pada bulan April 2001 menjadi 270,08. Kelompok kesehatan pada bulan Mei 2001 mengalami kenaikan indeks dari 252,17 menjadi 254,79. Indeks untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami kenaikan 203,41 pada bulan April menjadi 203,89. Sedangkan dari kelompok transport dan komunikasi indeks pada bulan April sebesar 196,06 dan indeks pada bulan Mei 2001 sebesar 197,42. (Zacharias Wuragil)

RAPBN 2001 Masih Rawan Inflasi
Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah mengaku optimistis dengan prospek pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2001. Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, Senin (23/10) pagi tadi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum DPR tentang nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2001. Dalam jawabannya, Prijadi menetapkan asumsi nilai tukar rupiah adalah Rp 7.300 per dolar Amerika Serikat. Sementara inflasi yang semula berkisar enam sampai delapan persen, kini ditetapkan menjadi tujuh persen.

Sementara itu pengamat ekonomi Dr Syahrir dalam wawancaranya dengan SCTV mengatakan, asumsi RAPBN 2001 dipenuhi dengan tingkat prediksi yang meragukan. Misalnya, asumsi harga minyak dan gas yang sangat timpang dengan harga saat ini. Begitu pula dengan penetapan kurs nilai rupiah. Menurut dia, persoalannya bukan pada ketimpangan tersebut, melainkan cara pencapaian asumsi tersebut.

Syahrir mengingatkan, mestinya disadari bahwa RAPBN 2001 mengalami defisit. Karena itu, pemerintah mesti mengatasi hal itu dengan aset privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan bahan bakar minyak. Jika tidak, Indonesia akan mengalami inflasi. Sebab, selain persoalan defisit tadi, masih ada tekanan makroekonomi yang juga sangat tinggi.(HFS/Tim Liputan 6 SCTV)

IHK Bulanan dan Inflasi Indonesia, 2000 - 2004 Months 2000*) 2001*) 2002*) 2003*) 2004**) CPI Inflations CPI Inflations CPI Inflations CPI Inflations CPI Inflations (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) January 205.12 1.32 222.10 0.33 254.12 1.99 276.33 0.80 110.45 0.57 February 205.27 0.07 224.04 0.87 257.93 1.50 276.87 0.20 110.43 -0.02 March 204.34 -0.45 226.04 0.89 257.87 -0.02 276.23 -0.23 110.83 0.36 April 205.48 0.56 227.07 0.46 257.26 -0.24 276.65 0.15 111.91 0.97 May 207.21 0.84 229.63 1.13 259.31 0.80 277.23 0.21 112.90 0.88 June 208.24 0.50 233.46 1.67 260.25 0.36 277.49 0.09 113,44 0,48 July 210.91 1.28 238.42 2.12 262.32 0.82 277.58 0.03 113,88 0,39 August 211.99 0.51 237.92 -0.21 263.13 0.29 279.92 0.84 113,98 0,09 September 211.87 -0.06 239.44 0.64 264.53 0.53 280.93 0.36 114,00 0,02 October 214.33 1.16 241.06 0.68 265.95 0.54 282.48 0.55 114,64 0,56 November 217.15 1.32 245.18 1.71 270.87 1.85 285.32 1.01 December 221.37 1.94 249.15 1.62 274.13 1.20 287.99 0.94 CPI & Inflation Rate 210.27 9.35 234.46 12.55 262.31 10.03 279.59 5.06

>Senin, 3 September 2001

Setelah LoI, Agenda Berikutnya Melobi Jepang

ANALISIS EKONOMI A TONY PRASETIANTONO

DUA berita yang bertolak belakang muncul akhir pekan lalu. Berita yang baik, selama bulan Agustus telah terjadi deflasi (inflasi negatif) sebesar minus 0,21 persen, sedangkan berita jeleknya, rupiah kembali terkoreksi ke level Rp 8.900 per dollar AS, dan bahkan sempat menyentuh Rp 9.165 per dollar (29/8).

Peristiwa deflasi, meski hanya 0,21 persen, tetap mengesankan, karena indikator ini bisa diklaim sebagai hasil karya pertama dari pemerintahan baru Megawati Soekarnoputri. Saya sependapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa deflasi ini terutama disebabkan oleh faktor penguatan rupiah.(Kompas, 1/9/2001)

Dalam perundingan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rangka letter of intent (LoI), inflasi menjadi salah satu topik terpenting yang tampaknya agak alot diperundingkan. Sedemikian pentingnya hal ini, sehingga sempat terjadi "tawar-menawar" mengenai berapa level uang primer (base money) yang paling cocok ditetapkan, untuk menjamin terkendalinya inflasi.

Di satu pihak, IMF meminta likuiditas diperketat, dengan jumlah uang primer Rp 108 trilyun. Di pihak lain, Bank Indonesia (BI) berpendapat bahwa target uang primer janganlah terlalu ketat, sebaiknya di atas Rp 110 trilyun. Akhirnya dicapai kompromi pada level Rp 110,5 trilyun.

Sayangnya, target ini belum diikuti dengan kebijakan suku bunga rendah. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) masih terus naik menjadi 17,67 persen. Kalau ini dibiarkan terus, bank-bank akan enggan mengalirkan kredit kepada dunia usaha. Tanpa harus bekerja keras dan menanggung risiko kredit macet, bank-bank jelas lebih senang menaruh dananya dalam bentuk SBI.

Kenaikan suku bunga SBI juga membawa dampak negatif lain. Setiap persen kenaikan bunga akan menambah beban APBN 2001 sebesar satu persen x Rp 630 trilyun (nilai seluruh program rekapitalisasi perbankan yang ditanggung pemerintah) = Rp 6,3 trilyun setahun. Jumlah ini setara dengan setoran yang sekarang sedang sangat sulit dipenuhi dari privatisasi BUMN.

Berdasarkan kalkulasi ini, suku bunga SBI seharusnya diusahakan segera diturunkan. Memang, penurunan suku bunga akan selalu berisiko mendorong inflasi. Namun, dengan modal deflasi bulan Agustus dan inflasi tahun kalender 2001 (Januari-Agustus) 7,48 persen, seharusnya bisa menambah keberanian BI untuk memulai "operasi" penurunan suku bunganya.

Jadi, daripada ngotot mempertahankan suku bunga tinggi seperti sekarang untuk menekan inflasi, lebih baik BI berkonsentrasi untuk memperkuat rupiah, yang terbukti dapat memberi andil besar terjadinya deflasi. Memang, secara teoretis, suku bunga tinggi akan menaikkan kurs rupiah. Tapi, itu teori.

Bukti empiris di Indonesia sudah terbukti berbeda. Fluktuasi rupiah sering mengabaikan suku bunga. Meski suku bunga rendah, kalau sentimen sedang bagus, rupiah akan menguat. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, bahkan setinggi 60 persen seperti pengalaman tahun 1998, kalau sentimen sedang jelek, rupiah tetap saja jeblok.

Apakah sederet data dan fakta ini belum cukup meyakinkan pemerintah dan IMF? Mana yang mau dipegang, teoretis-normatif ataukah fakta-empiris? Saya sama sekali tidak antiteori. Namun, jangan lupa, sebagus apa pun sebuah teori, ia memerlukan dukungan banyak asumsi secara ketat agar dapat diimplementasikan.

Mengapa suku bunga tinggi tidak selalu berdampak positif terhadap kurs rupiah? Karena ada satu asumsi penting yang dilanggar yakni suku bunga tinggi tersebut tidak didukung ting-kat kepercayaan yang memadai.

Lalu, mengapa kini rupiah seperti tertahan laju penguatannya? Apakah kurs rupiah tidak bisa meluncur ke level Rp 8.000 per dollar, seperti harapan banyak orang di awal pembentukan pemerintahan baru ini? Rupiah terkoreksi, saya duga karena perundingan dengan IMF berjalan alot, bertele-tele.

Selain itu, pasar juga sangat pintar dan kritis dalam membaca situasi. Meski LoI sudah ditandatangani, pasar amat menyadari bahwa untuk merealisasikan butir-butir kesepakatan itu, sangat tidak mudah. Yang paling gampang dilihat adalah soal target divestasi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan privatisasi BUMN. Dalam waktu yang tinggal empat bulan, Kantor Menteri Negara BUMN pimpinan Laksamana Sukardi harus menyetor Rp 19 trilyun.

Bagaimana bisa optimistis? Belum lagi jika penjualan aset-aset itu dilakukan dengan tergopoh-gopoh, "tabrak sana, tabrak sini", tanpa peduli soal harga dan kualitas mitra strategis (strategic partner). Kondisi obyektif yang berat inilah yang menyebabkan eforia pasar tertahan.

***

KINI, yang diperlukan adalah mencari sentimen positif lain. Dari dalam negeri, jelas kita berharap situasi keamanan terkendali, agar investasi domestik dan asing bergerak, dan dana pelarian modal pulang kembali dari luar negeri.

Namun, kita semua tahu, hal ini tidaklah mudah dan perlu waktu yang agak panjang untuk mewujudkannya. Karena itu, harapan yang lebih realistis kita harapkan dari faktor luar negeri.

Setidaknya ada tiga peristiwa penting di depan mata. Pertama, pencairan dana IMF pada minggu kedua September. Kedua, pertemuan Paris Club membahas utang luar negeri pemerintah, bulan September ini juga. Ketiga, pertemuan CGI (Consultative Group on Indonesia) yang akan membahas utang baru dalam APBN 2002, yang akan diselenggarakan bulan November.

Karena sudah menjadi acara rutin, dan jumlah dananya pun "hanya" 400 juta dollar AS, saya agak skeptis pencairan dana IMF akan mendongkrak rupiah secara signifikan. Momentum yang bisa kita harapkan dalam waktu dekat adalah pertemuan Paris Club. Yang harus dilakukan dalam forum ini adalah kembali menjajaki seluruh kemungkinan skema untuk melonggarkan impitan utang dalam APBN.

Pihak yang paling berkompeten untuk tujuan ini adalah Jepang, sebagai kreditor terbesar kita selama ini dalam skema CGI.Senior saya di Bulaksumur, Soetatwo Hadiwigeno, berkali-kali mengingatkan bahwa kita amat memerlukan lobi Jepang yang kuat, yang belum tercermin atau kurang terwakili dalam kabinet baru.

Beliau benar. Karena itu saya menduga, duet Dorodjatun-Boediono masih akan mengandalkan seniornya, Widjojo Nitisastro, untuk melobi Jepang. Selama ini, Widjojo telah berhasil meyakinkan Jepang, untuk selalu memberikan komitmen utang, bahkan dalam jumlah yang setiap tahun meningkat. Widjojo juga berhasil meminta penundaan pembayaran (rescheduling).

Namun, tugas tim ekonomi kali ini lebih berat. Bisakah Widjojo meyakinkan Jepang bahwa kita layak mendapatkan keringanan yang lebih besar, yakni pemotongan sebagian utang (hair cut)? Meskipun demikian, tentunya juga tidaklah arif jika kita terus-menerus mengandalkan Widjojo untuk melobi Jepang. Harus ada pelobi lain yang lebih muda, yang kuat diajak berunding berhari-hari.

Saya kira figur seperti Iwan Jaya Aziz dan Pradjoto layak direkrut untuk kepentingan ini. Iwan diketahui sangat dekat dengan keluarga Kaisar Jepang, sedangkan Pradjoto berlatar belakang pendidikan Universitas Kyoto, salah satu universitas terbaik di Jepang selain Universitas Tokyo. Keduanya juga memiliki artikulasi yang baik, suatu modal yang amat diperlukan dalam melobi.

***

PELOBI Indonesia harus meyakinkan Jepang, setidaknya menyangkut dua aspek. Pertama, APBN kita sudah memasuki stadium sekarat (dying). Indikasinya, 50 persen sisi pengeluaran dialokasikan untuk membayar utang luar negeri dan utang domestik (bunga obligasi rekapitalisasi perbankan). Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang sesungguhnya secara teknis sudah bangkrut.

Jika Jepang beranggapan kita bukan negara miskin, karena masih mempunyai kekayaan alam, kita bisa berargumentasi bahwa LoI dengan IMF telah mengatur bahwa kita tidak diizinkan melakukan sekuritisasi sumber daya alam tersebut (dilarang melakukan forward sale).

Kedua, utang pemerintah yang selama ini kita peroleh, sebagian besar berupa utang proyek (project loan). Ciri utama utang jenis ini adalah penggunaannya tidak fleksibel. Utang proyek yang berasal dari Jepang mensyaratkan pembelian barang dan jasa (misalnya konsultan) dari Jepang, yang harganya lebih mahal.

Apakah cukup fair, utang yang kita terima dalam bentuk barang dan jasa ini harus dikembalikan dalam bentuk valuta asing (dollar AS dan yen), sekalipun kita mendapatkan kemudahan suku bunga rendah dan masa bebas mengangsur? Bukankah pembelanjaan ke pasar Jepang ini telah menciptakan multiplier effect, yang otomatis telah membantu mendorong perekonomian mereka sendiri? Kinilah saatnya multiplier itu dipindah ke Indonesia.

Kedua argumentasi tersebut merupakan alternatif dari wacana yang selama ini selalu ditolak Jepang, yakni soal dikorupsinya utang luar negeri sampai 30 persen. Jika Jepang masih menolak skema hair cut, kita ajukan tiga skenario lain.

Pertama, Jepang seyogianya menambah porsi hibah (grant) dalam jumlah yang signifikan. Belakangan ini, itikad untuk memberi hibah memang sudah ada, namun masih diragukan signifikansi jumlahnya.

Kedua, Jepang dan kreditor lain agar mau menghapus sama sekali bunga utang kita yang sebenarnya sudah lunak (soft loan) itu. Bunga utang lunak ini berkisar 2,5 persen setahun.

Ketiga, Jepang agar sebanyak mungkin memberi porsi utang program (program loan), atau utang-utang yang penggunaannya lebih fleksibel, agar diperoleh efisiensi yang optimal dalam pembelanjaan barang dan jasa, dibandingkan keharusan membelanjakan ke pasar domestik Jepang.

Kita menyadari, lobi Jepang ini bakal sulit dan berat, namun mutlak harus diupayakan, karena kita sudah benar-benar kepepet alias no way out. Hanya dengan cara itulah kita meraih lagi momentum terbaik dalam waktu dekat ini, untuk melanjutkan mood penguatan rupiah. Selamat melobi.

INFLASI TAHUN 2000

INFLASI

1. PENGERTIAN DAN SEBAB-SEBAB INFLASI

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa.

Inflasi sebagai bagian dari keadaan perekonomian tentu akan dialami oleh setiap negara, hanya saja setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda-beda. Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan indek harga konsumen.

Rumus untuk menentukan indek harga konsumen.

Contoh:
Harga suatu jenis barang pada tahun 2002 sebesar Rp. 6.000,- dan pada tahun dasar harga barang tersebut Rp. 4.000,-, maka Indek harga pada tahun 2002 adalah

Jawab: 

Artinya pada tahun 2002 telah terjadi kenaikan harga sebesar 50%

Setelah menghitung indek harga konsumen dari periode ke periode lainnya maka kita akan membandingkan indek harga konsumen tersebut yang hasilnya disebut dengan Laju Inflasi.

Laju inflasi dapat dicari dengan rumus:

Contoh soal:

Daftar harga beras dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001

Tahun	Harga
1999 2000 2001	2500 2800 3100

Berdasarkan data di atas:

a. Hitung Indek Harga Konsumen
b. Hitung laju inflasi tahun 2000 dan tahun  2001 dengan tahun  dasar tahun 1999

Jawab:

a.
b.

            Setiap negara pasti mengalami inflasi, inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa uraian berikut: 

a.	Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar di dalam negeri akibat penerimaan devisa.
b.	Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. Karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, maka untuk menutupi keadaan tersebut akan dilakukan dengan mengeluarkan uang baru, pengeluaran uang baru menimbulkan tekanan inflasi..
c.	Inflasidisebabkan oleh sektor swasta Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi. Dari penyebab inflasi di atas dapat kita simpulkan bahwa pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan inflasi. Kelompok Tahun kalender ‘00* Tahun anggaran ‘00** DKI Jakarta Nasional DKI Jakarta Nasional Umum 10,29 9,35 8,84 8,33 Bahan makanan 4.32 4,00 3,19 3,75 Makanan jadi,minuman,rorok dan tembakau 11,60 11,08 10,39 10,69 Perumahan 7,46 10,10 5,57 8,61 Sandang 9,90 10,19 5,84 7,03 Kesehatan 14,75 9,57 13,26 8,56 Pendidikan,rekreasi dan olahraga 25,68 17,51 25,67 16,56 Transportasi & komunikasi 14,26 12,60 13,33 11,49

*   Persentase perubahan indeks Desember 2000terhadap Desember 1999

** Persentase perubahan indeks Desember 2000 terhadap Maret 2000

Latar belakang

            Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) per kapita bertumbuh pada kadar 545% yang sangat memeranjatkan semasa dekad 1970-an, dirangsangkan oleh permintaan minyak. Walaupun demikian, kadar itu tidak dapat dikekalkan dan pertumbuhan ekonomi jatuh dengan ketara kepada kadar 20% yang mudah diurus pada dekad 1980-an dan 13% pada dekad 1990-an.

            Semasa tiga puluh tahun "Orde Baru" kerajaan Presiden Suharto, ekonomi Indonesia bertumbuh dari KDNK per kapita sebanyak AS$70 sehingga melebihi AS$1,000 menjelang tahun 1996. Melalui dasar kewangan dan belanjawan yang bijak,  inflasi dikawal pada julat antara 5%–10%, dengan rupiah bersifat stabil dan boleh diramalkan. Indonesia  mengelakkan pembiayaan dalam negeri untuk kurangan belanjawan, dengan kebanyakan belanjawan pembangunan dibiayai oleh bantuan asing konsesi.

            Pada pertengahan dekad 1980-an, Indonesia memulakan proses penghapusan halangan-halangan kawal selia terhadap kegiatan ekonomi. Langkah-langkah itu ditujukan khusus kepada sektor-sektor luaran serta kewangan dan direka bentuk untuk merangsangkan penggajian dan pertumbuhan dalam sektor eksport bukan minyak. Pertumbuhan KNK tahunan sebenar mencapai hampir 7% pada puratanya antara tahun-tahun 1987–1997, dan kebanyakan penganalisis mengiktiraf Indonesia sebagai sebuah ekonomi perindustrian yang baru serta pasaran utama yang sedang muncul.

            Tahap-tahap tinggi pertumbuhan ekonomi antara tahun-tahun 1987–1997 menyelindung sebilangan kelemahan struktur dalam ekonomi Indonesia. Sistem-sistem undang-undang sangat lemah, dan tidak adanya cara yang berkesan untuk menguatkuasakan kontrak, memungut hutang, atau mendakwa kemuflisan. Amalan-amalan perbankan tidak canggih, dengan peminjaman berasaskan sandaran merupakan norma. Pencabulan peraturan-peraturan cermat, termasuk had-had peminjaman, juga merupakan suatu perkara yang biasa. Sekatan bukan tarif, pengenaan sewa oleh syarikat-syarikat kerajaan, subsidi dalam negeri, sekatan perdagangan dalam negeri, serta sekatan eksport, kesemuanya mewujudkan herotan ekonomi.

            Masalah-masalah kewangan wilayah yang melanda Indonesia  pada akhir tahun 1997 dengan cepatnya menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Gerak balas permulaan Indonesia adalah untuk mengapungkan rupiah, menaikkan kadar faedah dalam negeri, serta mengetatkan dasar belanjawan. Pada Oktober 1997,Indonesia dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) mencapai persetujuan terhadap sebuah rancangan pembaharuan ekonomi yang ditujukan pada penstabilan makroekonomi serta penghapusan sebilangan dasar ekonomi yang paling menjejaskan negara, seperti Rancangan Kereta Negara dan monopoli bunga cengkih, kedua-duanya melibatkan ahli-ahli keluarga Presiden Suharto. Bagaimanapun, mata wang rupiah gagal menstabilkan diri, dan Presiden Suharto terpaksa meletakkan jawatannya pada Mei 1998. Pada Ogos 1998,Indonesia dan IMF bersetuju tentang sebuah Kemudahan Tabung Tambahan (EFF) dibawah Presiden B. J. Habibie yang termasuk sasaran-sasaran pembaharuan struktur yang penting. Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada bulan Oktober 1999, dan Indonesia sekali lagi memeterai lagi sebuah EFF dengan IMF pada Januari 2000 yang juga merangkumi berbagai-bagai pembaharuan ekonomi dan struktur serta sasaran-sasaran penguasaan.

            Kesan-kesan kewangan dan ekonomi amat teruk. Pada tahun 1998, KDNK sebenar mengecut sebanyak 13.7%. Ekonomi Indonesia jatuh ke paras yang paling rendah pada pertengahan tahun 1999, dengan pertumbuhan KDNK sebenar hanya sebanyak 0.3% pada tahun itu.Inflasi merosot sehingga 77% pada tahun 1998 tetapi pulih kepada 2% pada tahun 1999. Mata wang rupiah yang berada dalam julat Rp 2,400/AS$1 pada tahun 1997 merosot sehingga Rp 17,000/AS$1 pada kemuncak keganasan tahun  1998 dan kembali ke julat Rp 6,500–8,000/AS$1 pada akhir tahun  itu. Ia telah ditukarkan pada julat Rp 6,500–9,000/AS$1 sejak masa itu, dengan turun naik yang ketara. Walaupun suatu kemarau yang teruk pada tahun 1997–1998 memaksa Indonesia mengimport banyak beras, import pada keseluruhannya jatuh dengan ketara pada peringkat-peringkat awal krisis sebagai tindak balas kepada kadar pertukaran asing yang buruk, permintaan dalam negeri yang merosot, serta ketiadaan pelaburan-pelaburan yang baru. Walaupun tidak adanya statistik pengangguran yang boleh dipercayai, penggajian sektor formal mengecut dengan ketara.

            Pada akhir tahun 2005, Indonesia menghadapi sebuah 'minikrisis', akibat kenaikan harga minyak antarabangsa dan import. Mata wang merosot sehingga Rp 12,000/USD1 sebelum menjadi stabil. Kerajaan Indonesia terpaksa memotong subsidi-subsidi bahan apinya yang sangat mahal pada bulan Oktober; kosnya AS$14 bilion bagi tahun 2005. Ini mengakibatkan harga bahan api pengguna naik melebihi dua kali serta inflasi dua angka. Keadaan tersebut telahpun menjadi stabil tetapi ekonomi Indonesia  masih berjuang dengan inflasi sebanyak 17% pada bulan Januari 2006. Untuk meringankan hidup rakyat yang penuh dengan kesusahan, Indonesia telah menawarkan sebuah subsidi sekali kepada para rakyat yang berlayak dan dengan itu, secara berkesan melancarkan skim faedah keselamatan sosial dibiayai kerajaan yang pertama di Indonesia

            Sejak dari awal tahun 2006, harapan ekonomi Indonesia  adalah lebih positif. Ekonomi Indonesia  bertumbuh dengan pesat sehingga 5.1% pada 2004 dan mencapai 5.6% pada 2005. Pendapatan per kapita sebenar mencapai peringkat-peringkat sebelum krisis, didorong khususnya oleh penggunaan dalam negeri yang terdiri daripada kira-kira 75% KDNK Indonesia . Bursa Saham Jakarta mencapai prestasi bursa saham yang terbaik di Asia pada 2004 dengan kenaikan sebanyak kira-kira 42%. Masalah-masalah yang masih melambatkan pertumbuhan ekonomi termasuk tahap pelaburan asing yang rendah, pita merah birokrasi, serta amalan rasuah yang meluas. Bagaimanapun, terdapat sikap optimistik yang amat kuat Indonesia dengan pemilihan reformis Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dalam pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 2004.

Arah aliran makroekonomi

            Yang berikut ialah jadual arah aliran Keluaran Dalan Negara Kasar Indonesia pada harga pasaran, sebagaimana yang dianggarkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa. Semua angka adalah dalam juta rupiah.

Tahun	KDNK	Pertukaran Dolar Amerika Syarikat	Indeks inflasi (2000=100)
1980	60,143,191	626.98	12
1985	112,969,792	1,110.58	20
1990	233,013,290	1,842.80	29
1995	502,249,558	2,248.60	44
2000	1,389,769,700	8,396.33	100
2005	2,678,664,096	9,705.16	155

Untuk pembandingan pariti kuasa beli, dolar Amerika Syarikat ditukarkan pada kadar 3,094.57 rupiah sahaja.

Sektor minyak dan galian

Negara memilik semua hak petroleum dan galian, dengan syarikat-syarikat asing menyertai sektor-sektor ini melalui perkongsian pengeluaran serta kontrak kerja. Para kontraktor minyak dan gas diperlukan membiayai semua kos cari gali, pengeluaran, serta pembangunan dalam kawasan kontrak masing-masing; mereka berhak untuk mendapat balik semua kos pengendalian, cari gali, dan pembangunan daripada minyak dan gas yang dikeluarkan. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dijangka akan menghabiskan simpanan minyak mentahnya pada sekitar tahun 2020.

Sektor minyak

Indonesia ialah satu-satunya ahli Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) Asia di luar Timur Tengah, serta juga satu-satunya ahli OPEC yang merupakan pengimport minyak pada keseluruhannya. Pada kalendar 1998, sektor minyak dan gas (termasuk penapisan) memberikan sumbangan sebanyak kira-kira 9% kepada KDNK, manakala jumlah pengeluaran minyak mentah dan hasil pemeluwapannya pada 1999 ialah 1.5 juta tong (240,000 m³) setiap hari pada puratanya.

            Pada awal 2005, jumlah pengeluaran minyak mentah dan hasil pemeluwapannya merosot sehingga 1.07 juta tong sehari. Ini merupakan suatu kemerosotan yang amat besar, berbanding dengan jumlah pengeluaran pada sepanjang dekad 1990-an, akibat khususnya oleh medan minyak yang menua, serta kekurangan pelaburan dalam pelengkapan pengeluaran minyak. Kemerosotan pengeluaran sejak dekad 1990-an diiringi oleh kenaikan penggunaan dalam negeri sebanyak 5.4% setahun, suatu angka yang agak besar, dan kos untuk mengimport minyak pada 2005 dijangka akan berharga AS$1.2 bilion. Oleh itu, walaupun Indonesia  adalah sebuah pengeksport minyak mentah, ia telah dijadikan sebuah pengimport minyak, dengan subsidi bahan api diberikan oleh kerajaan untuk mengekalkan harga bahan api yang rendah. Subsidi tersebut mengenakan kos sebanyak AS$7 bilion pada 2004. [3]. Oleh sebab subsidi minyak amat membebankan negara, Presiden Susilo telah memerintah pengurangan subsidi bahan api kerajaan pada beberapa peringkat [4]. Untuk meringankan kesusahan ekonomi rakyat, Indonesia juga memberikan suatu subsidi sekali kepada semua warganegara yang berlayak.

            Ekonomi  Indonesia kini sedang menjalani proses pembinaan semula selepas tsunami yang melanda pada bulan Disember 2004. Kerajaan Indonesia telah menyatakan bahawa pemotongan-pemotongan subsidi adalah bertujuan untuk mengurangkan kurangan belanjawan sehingga 1% Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada ini (2005) daripada 1.6% pada yang lalu.

Sektor galian

 Indonesia ialah pasaran timah yang terbesar didunia. Walaupun pengeluaran galian secara tradisi tertumpu kepada pengeluaran bauksit, perak, dan timah, Indonesia kini sedang mengembangkan pengeluaran tembaga, nikel, emas dan batu arangnya untuk pasaran-pasaran eksport. Pada pertengahan 1993, Jabatan Lombong dan Tenaga membuka semula sektor batu arang kepada pelaburan asing, dengan hakikat bahawa pengeluar batu arang Indonesia yang terbesar kini berusaha sama dengan syarikat BP dan Rio Tinto, kedua-duanya syarikat United Kingdom. Jumlah pengeluaran batu arang mencapai 74 juta tan metrik pada 1999, termasuk eksport sebanyak 55 juta tan, dengan Indonesia berharap untuk melebihi 100 juta tan pengeluaran batu arangnya pada 2002. Dua buah syarikat Amerika Syarikat mengendalikan tiga buah lombong tembaga/emas Indonesia, dengan syarikat-syarikat Kanada dan British masing-masing memiliki pelaburan yang besar dalam lombong nikel dan emas. Pada 1998, nilai pengeluaran emas Indonesia  mencapai AS$1 bilion, manakala pengeluaran tembaga mencapai AS$843 juta. Hasil daripada emas, tembaga, dan batu arang merupakan 84% daripada hasil sektor pelombongan galian sebanyak AS$3 bilion pada 1998.

Pelaburan

            Sejak akhir dekad 1980-an, Indonesia telah membuat perubahan yang penting kepada rangka kawal selianya untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh pelaburan swata, baik asing mahupun dalam negeri. Para pelabur Amerika Syarikat menguasai sektor minyak dan gas, serta mengendalikan sesetengah projek pelombongan yang terbesar di Indonesia. Di  samping itu, kehadiran bank, pengilang, dan pembekal perkhidmatan bertambah, khususnya selepas pembaharuan sektor perindustrian dan kewangan pada dekad 1980-an. Pelabur-pelabur asing utama yang lain termasuk Jepun, United Kingdom, Singapura, Belanda, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan.

            Krisis ekonomi menyebabkan pembiayaian swasta yang berterusan menjadi sesuatu yang penting sekali tetapi menyusahkan. Kelulusan pelaburan asing baru jatuh sebanyak hampir dua pertiga antara 1997 dan 1999. Krisis tersebut juga menekankan bidang-bidang yang pembaharuan lanjut diperlukan. Bidang-bidang yang kerap dikemukakan untuk membaiki iklim pelaburan termasuk pengasasan sebuah sistem undang-undang dan kehakiman yang berfungsi, pematuhan kepada proses-proses persaingan, serta penerimaan piawai perakaunan dan pendedahan antarabangsa. Walaupun terdapat perbaikan undang-undang pada kebelakangan ini, rejim hak harta intelektual masih lemah, dengan kekurangan penguatkuasaan yang berkesan merupakan sebuah kebimbangan yang utama .Di bawah Presiden Suharto, Indonesia telah beralih kepada penswastaan pembekalan infrastruktur awam, termasuk kuasa elektrik, jalan raya tol, dan telekomunikasi. Bagaimanapun, krisis kewangan itu juga telah mendedahkan kelemahan-kelemahan yang serius terhadap proses penyelesaian pertikaian, khususnya dalam bidang projek infrastruktur swasta. Walaupun Indonesia masih mempunyai kelebihan tenaga buruh yang besar, sumber semula jadi yang kaya, serta infrastruktur yang moden, pelaburan swasta dalam projek-projek baru hampir berhenti semasa krisis.

            Pada bulan Mei 2004, sebuah mahkamah Indonesia memburukkan lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dalam penarikan pelaburan asing apabila keputusannya memihak kepada Tri Polyta, sebuah syarikat bahan kimia Indonesia , yang mengemukakan petisyen supaya mengisytiharkan terbitan bonnya batal dan tidak sah dan dengan itu, membebaskannya daripada sebarang kewajipan untuk membayar balik hutang.

Hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat

            Ekspor Indonesia  ke Amerika Syarikat pada 1999 berjumlah AS$9.5 bilion, manakala importnya dari Amerika Syarikat berjumlah AS$2.0 bilion, suatu penurunan yang ketara daripada AS$4.5 bilion pada 1997. Barang-barang eksportnya ke Amerika Syarikat terdiri terutamanya daripada pakaian, jentera, dan pelengkapan pengangkutan, petroleum, getah asli, dan kasut, manakala barang-barang import termasuk pelengkapan pembinaan, jentera, barang penerbangan, bahan kimia, dan hasil pertanian.

            Bantuan ekonomi kepada Indonesia diselaraskan oleh Kumpulan Perunding tentang Indonesia (CGI) yang dibentuk pada 1989. Ia terdiri daripada 19 buah negara penderma dan 13 buah pertubuhan antarabangsa yang bermesyuarat setiap untuk menyeleraskan bantuan penderma. Mesyuarat CGI pada 2000 diadakan di Tokyo pada 17-18 Oktober.

            Agensi Amerika Syarikat untuk Pembangunan Antarabangsa (USAID) telah memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia  sejak dari 1950. Pada mula-mulanya, bantuan tertumpu kepada keperluan-keperluan republik baru yang paling cemas, termasuk bantuan makanan, pemulihan infrastruktur, penjagaan kesihatan, dan latihan. Pada sepanjang dekad 1970-an yang merupakan tempoh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, USAID memainkan peranan yang utama untuk membantu negara mencapai mampu diri dalam pengeluaran beras serta dalam pengurangan kadar kelahiran.

            Rancangan USAID terkini bertujuan untuk membantu Indonesia memulihkan daripada krisis kewangan dengan memberikan bantuan makanan, kegiatan-kegiatan yang menjanakan pekerjaan, serta mengekalkan perkhidmatan kesihatan awam yang genting. USAID juga sedang membekalkan penasihat-penasihat teknik untuk membantu Indonesia melaksanakan pembaharuan ekonomi dan pemencaran fiskal, selain daripada menyokong kegiatan-kegiatan pendemokrasian dan pembangunan masyarakat awam melalui pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan.

TABEL

Tabel 1. Kondisi perminyakan di Indonesia

Kondisi perminyakan Indonesia	2000	2001	2002	2003	2004
Produksi minyak	1272.5	1214.2	1125.4	1139.6	1094.4
Konsumsi minyak	996.4	1026	1075.4	1112.9	1143.7
Impor minyak mentah	219.1	326	327.7	306.7	330.1
Ekspor minyak mentah	622.5	599.2	639.9	433	412.7
Kapasitas pengilangan	1057	1057	1057	1057	1055.5
Output pengilangan	968.2	1006.1	1002.4	944.4	1011.6
Cadangan minyak(MB)*	5123	5095	4722	4320	4301

* Data ini merupakan data stock (1000 barel/hari)
  Sumber: OPEC [5]

ANALISA

Dari laju inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2000 yang mengalami inflasi kebanyakan dari pendidikan,rekreasi dan olahraga serta yang paling menonjol dari makanan jadi,minuman,rokok dan tembakau.

Dari kondisi perminyakan di Indonesia produksi minyak dan cadangan minyak mengalami inflasi tertinggi dibandingkan tahun daepannya.

Selain itu dari pendapatan perkapita tahun 2000 mengalami kenaikan yang tidak begitu parah dibanding tahun 1998.

Cadangan devisa RI 2000 /2007,evisa dalam US Dollar mengalami penurunan  akan tetapi mengalami peningkatan yang parah ditahun 2007.Sedangkan devisa dalam Dinar tahun 2000 mengalami kenaikan yang cukup parah dan mengalami penurunan tahun 2007.

PENUTUP

Kesimpulan

Masalah Pengangguran dan Inflasi                                                                                    Setelah dalam sepuluh tahun terakhir laju inflasi nasional mampu
dipertahankan di bawah angka sepuluh persen, namun pada 1997 laju
inflasi akhirnya menembus angka dua digit, yaitu 11,05 persen. Laju inflasi
1997 itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan inflasi 1996 yang 6,47
persen. Hal itu terjadi,di samping karena kemarau panjang, antara lain juga
akibat krisis moneter yang akhirnya melebar jadi krisis ekonomi. inflasi
bulan Desember 1997 saja tercatat 2,04 persen. Dengan angka inflasi 11,05
persen, sekaligus menempatkan Indonesia  sebagai negara yang memiliki angka inflasi tertinggi di ASEAN, setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini.
Tingginya angka inflasi karena tidak seimbangnya antara permintaan dan
penawaran barang dan jasa.

Ini membuktikan tingginya laju inflasi di negara kita lebih banyak
dipengaruhi sektor riil, bukan sektor moneter. Jika kita mengambil
kesimpulan mengenai masalah inflasi di Indonesia bahwa ternyata laju inflasi
tidak semata ditentukan faktor moneter, tapi juga faktor fisik. Ada empat
faktor yang menentukan tingkat inflasi . Pertama, uang yang beredar baik uang
tunai maupun giro. Kedua, perbandingan antara sektor moneter dan fisik
barang yang tersedia. Ketiga, tingkat suku bunga bank juga ikut mempengaruhi
laju inflasi. Suku bunga di Indonesia termasuk lebih tinggi dibandingkan
negara di kawasan Asia. Keempat, tingkat inflasi ditentukan faktor fisik
prasarana. Melonjaknya inflasipun karena dipicu oleh kebijakan pemerintah
yang menarik subisidi sehingga harga listrik dan BBM meningkat. Kenaikan BBM
ini telah menggenjot tingkat inflasi bulan Juni 2001 menjadi 1,67 persen.
Dampak ini masih terasa sampai bulan Juli 2001 yang akan memberikan
sumbangan inflasi antara 0,3-1 persen. Efek domino yang ditimbulkan pun
masih menjadi pemicu kenaikan harga lainnya. Diperkirakan inflasi tahun ini
tembus dua digit. Kebijakan kenaikan harga BBM per 15 Juni 2001, menjadi
pemicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan BBM tersebut
cukup memberatkan masyarakat lapisan bawah karena dapat menimbulkan
multiplier effect, mendorong kenaikan harga jenis barang lainnya yang dalam
proses produksi maupun distribusinya menggunakan BBM.

Tingginya angka inflasi selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi .Kalau tidak,
rakyat tidak lagi mampu membeli barang-barang yang diproduksi. Jika
barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli maka akan banyak
perusahaan yang berkurang keuntungannya. Jika keuntungan perusahaan
berkurang maka perusahaan akan berusaha untuk mereduksi cost sebagai
konsekuensi atas berkurangnya keuntungan perusahaan. Hal inilah yang akan
mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja/buruhnya dengan mem-PHK para buruh. Salah satu dari jalan keluar dari krisis ini adalah menstabilkan
rupiah. Membaiknya nilai tukar rupiah tidak hanya tergantung kepada money
suplly dari IMF, tetapi juga investor asing (global investment society)
mengalirkan modalnya masuk ke Indonesia (capital inflow). Karena hal inilah
maka pengendalian laju inflasi adalah penting dalam rangka mengendalikan
angka pengangguran.